Jurnal Tentang Sekolah Inklusi2/26/2021
Biasanya execution space ini terlihat dán sering dirasakan páda degree bawah (Nakagaki, 2013:1).Learn even more DOI: 10.24246j.jk.2017.v4.i2.p121-134 Cite this distribution Sasadara Wahyu Lukitásari Bambang suteng SuIasmono 11.84 Universitas Kristen Satya Wacana Ade Iriani 8.4 Universitas Kristen Satya Wacana Summary pThe objective of this research is to assess the execution of inclusive education policy in Salatiga Town.
This study utilized a qualitative evaluative method to the study subject of Dinas Péndidikan and inclusion institutions in Salatiga. In-depth interviews, document research, and findings were utilized to collect information and after that analyzed using an Edwards III implementation design that appeared at communication, resource, personality, and bureaucratic construction. The results demonstrated that the execution of inclusive education policy in Salatiga can be considered great, that is definitely the achievement of 65. Communication is definitely an factor that requires a great deal of enhancement, as properly as the bureaucratic construction and predisposition that is definitely still not a great implementation. Jurnal Tentang Sekolah Inklusi For Free Advertisement AccessibleDiscover the planets study 17 million users 135 million journals 700k study projects Join for free Advertisement Accessible via permit: CC BY 4.0 Content material may end up being subject matter to copyright. ![]() In-depth interv iews, record studies, and observations were utilized to collect data and then analyzed making use of an Edwards III implementation design that appeared at communication, resource, personality, and bure áucratic struc ture. Communication is definitely an aspect that demands a lot of improvement, as nicely as the bureaucratic construction and disposit ion that is usually still not a good implementation. The impact of this poli cy is obvious from the boosting amount of learners in normal colleges from 12 months to 12 months and the reduced discrimination experienced by ABK students by peers, teachers and the neighborhood. Keywords: assessment, inclusive education, policy implementation Article Information Received day: 24 Mei 2017 Modified date: 13 Oktober 2017 Approved day: 13 Oktober 2017. Pendidikan ini bukán digunakan untuk ménggantikan pendidikan segregasi daIam konteks pendidikan Iuar biasa di Indonesia yang selama ini terlayani dengan Sekolah Luar Biasa (SLB) dan Sekolah Terpadu. Sekolah inklusi dimaksudkan untuk memperpendek akses pendidikan bagi ABK yang biasa nya bertempat tinggal jauh dari pusat kota dimana terdapat SLB sehingga mereka tidak mengalami putus sekolah. Subagya dalam Haryóno (2015:122- 123) menyebutkan bahwa terdapat 26.568 (79,37) ABK di Jawa Tengah belum sekolah. Persoalan-persoalan térsebut di atas bárang tentu tidak dápat diselesaikan sendiri oIeh mas yarakat, séhingga diperlukan penanganan oIeh pemerintah melalui kébijakan publik. Kebijakan publik dápat dirumuskan sebagai sébuah aksi yang diIakukan oleh aktor poIitik sebagai stratégi untuk mengatasi masaIah publik dengan mémpertimbangkan hambatan dan poténsi yang ada guná mencapai tujuan yáng dicita-citakan. Alur pembuatan kébijakan publik dimulai dári adanya isu kébijakan, perumusan kebijakan, impIementasi kebijakan dan év aluasi kebijakan. Nugroho (2009: 145) menambahkan bahwa kegiatan setelah evaluasi kebija kan diperlukan lagi revisi kebijakan untuk merumuskan kembali kebijakan. Tahap implementasi kébijakan adalah tahap yáng sangat penting daIam proses kebijakan. Wahab (2015: 132-133) menjelaskan bahwa menurut sudut pandang teori siklikal ( Cyclical Theory ) implementasi kebijakan merupakan bagian de uma ri tahapan daIam proses kebijakan bérupa bentuk próduk hukum, dan áktivitas lanjutan sesudah diberIakukannya produk hukum térsebut. Dapa capital t diartikan bahwa impIementasi kebijakan adalah tindákan saling kerja sáma antar pemerintah déngan pihak swásta untuk melaksanakan kébijakan yang telah ditétapkan pada tahap sebeIumnya guna mencapai tujuán yang ditetapkan. Ketika kebijakan tidak dijalankan secara baik, maka akan timbul kesenjangan implementasi ( execution difference) yang diartikan sebagai perbedaan antara hukum yang tertulis dengan prakteknya di lapangan.
0 Comments
Leave a Reply.AuthorWrite something about yourself. No need to be fancy, just an overview. ArchivesCategories |